Artikel Ekonomi 1

Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan TKI

        Sebagai bentuk tanggung jawab atau beban moril terhadap warga negaranya, maka pemerintah mesti memperhatikan TKI atau TKW yang sedang bekerja di luar negeri. Di samping itu, peran pemerintah juga ditekan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada tenaga kerja tersebut dan perusahaan yang bergerak di jasa penempatan TKI. Program penempatan tenaga kerja ke luar negeri memberi manfaat dalam mengatasi pengangguran, meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan diri serta keluarga TKI, dan peningkatan penerimaan devisa. Meskipun demikian, angka kriminalitas yang dialami oleh TKI atau TKW masih tergolong tinggi. Hal ini tentu menandakan bahwa masih lemahnya perlindungan dari negara terhadap mereka. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mendesak Presiden Joko Widodo untuk lebih aktif berdiplomasi dalam upaya membebaskan ratusan warga Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. “Presiden yang mesti tampil dan menyelamatkan mereka,” kata Anis saat dihubungi Tempo, Jumat, 17 April 2015.

       Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2014 menunjukkan sekitar 5-15 % dari 200-400 ribu orang TKI yang pulang ke Indonesia setiap tahunnya adalah TKI yang bermasalah. Masalah-masalah tersebut diantaranya berkaitan dengan legalitas keberangkatan, menjadi korban tindak kekerasan/konflik dengan majikan berupa kekerasan fisik, penganiayaan seksual, masalah tidak digaji, dan sebagainya. Data TKI yang dipulangkan selama tahun 2014 dari Arab Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang.

       Penanganan TKI Bermasalah mencakup aspek psikososial dan pemberdayaan sosial. Penanganan psikososial diarahkan untuk memulihkan kondisi psikis dan hubungan sosial. Kondisi mental yang tidak sehat tentu akan mempengaruhi hubungan sosialnya dengan orang lain. Pada sisi lain, para TKI atau pekerja migran bermasalah merupakan tenaga kerja produktif yang memiliki persoalan dengan sumber penghidupan, sehingga perlu upaya pemberdayaan sosial agar mereka dapat meningkatkan produktivitasnya untuk mendapatkan sumber penghidupan berkelanjutan.